Loading...

16 February 2018

SPI : Harus hormati petani dalam perjanjian perdagangan internasional

Sejumlah petani memacu mesin bajaknya
Pemerintah atau DPR diharapkan dapat menimbang ulang berbagai perjanjian perdagangan internasional yang sedang diproses atau sudah berlaku serta lebih mengedepankan perdagangan yang menghormati kondisi para petani

Jakarta - Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan para petani di seluruh Indonesia harus betul-betul dihormati dalam perjanjian perdagangan internasional yang dibuat Pemerintah RI dengan berbagai pihak.

"Pemerintah atau DPR diharapkan dapat menimbang ulang berbagai perjanjian perdagangan internasional yang sedang diproses atau sudah berlaku serta lebih mengedepankan perdagangan yang menghormati kondisi para petani," kata Ketua Departemen Luar Negeri SPI, Zainal Arifin Fuad dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Ia mengingatkan bahwa FTA atau perjanjian perdagangan bebas adalah konsep atau kebijakan yang melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga dalam proses pengambilan keputusan di dalamnya harus melibatkan orang banyak pula, yakni DPR.

Ia berpendapat bahwa munculnya tuntutan tersebut mengingat proses perjanjian perdagangan bebas yang sangat tidak transparan dan dampak negatifnya.

Setelah terealisasi, menurut dia, perjanjian tersebut dinilai kerap merugikan masyarakat Indonesia, khususnya petani. "Baik perdagangan maupun investasi bebas memposisikan petani sebagai salah satu elemen yang paling dirugikan karena cenderung mengedepankan korporasi sebagai aktor ekonomi tunggal," katanya.

Zainal berpendapat bahwa konsep perdagangan bebas sebenarnya sangat bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 18 tahun 2012 dan UU No. 19 tahun 2013 yang keduanya mengamanatkan negara untuk berperan aktif dalam mendorong kesejahteraan petani, termasuk dari ancaman perdagangan bebas.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Badan Legislasi DPR RI Hermanto mengemukakan, prinsip kedaulatan pangan nasional pada saat ini sedang diuji dengan masuknya berbagai komoditas bahan pangan impor yang menggerus produksi pangan domestik.

"Prinsip kedaulatan pangan kita sedang diuji, karena banyak impor pangan yang masuk ke Indonesia dan berdampak tidak baik pada petani kita," kata Hermanto.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, salah satu indikasi dari terganggunya kedaulatan pangan adalah bila kondisi pangan nasional bergantung kepada produk luar negeri.

Dia juga mengemukakan, saat ini DPR sedang membahas RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang bakal memiliki substansi pentingnya menjaga lahan yang tersedia di berbagai daerah sehingga jangan sampai berpotensi terjadinya krisis pangan.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur dinilai seharusnya tidak hanya untuk kelancaran distribusi beragam komoditas perekonomian tetapi juga harus bermanfaat untuk mencapai ketahanan pangan sesuai visi pemerintah.

"Hal ini penting mengingat harga pangan di Tanah Air masih terbilang tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh sebagian kalangan," kata Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi di Jakarta, Selasa (6/2).

Hizkia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan antara lain karena semakin beragamnya tantangan yang dihadapi dunia pertanian di Indonesia.

Post a Comment

Rajawali Book

...
Kumpulan Berita Yang Menarik Di Dunia Dan Di Indonesia, Ayo Baca Di Rajawali Book.

Whatsapp Button works on Mobile Device only